Modernisasi dan Pembangunan Politik - Tidak pelak lagi bahwa analisis dan teori tentang modernisasi politik berkembang dari pandangan dan penemuan dalam bidang sosiologi yang tersalur melalui Satudi perbandingan politik. Karya ahli sosiologi mulai dari Durkheim, Max Weber sarnpai kepada Talcot Parson mengilhami penelitian, analisis dan penyusunan teori modernisasi politik. Asumsi bahwa dernokratis barat adalah model bagi modernisasi politik bangsa-bang.-sa sedang berkembang karena hubungannya dengan peradaban clan kekuasaan ’barat’ menunjukkan pengamh pola pikir yang dikembangkan oleh Max Weber clan terkenal dengan tipe ideal sebagai acuan bagi pertumbuhan masyarakat (birokrasi).
Begitu pula dengan corak kehidupan masyarakat dan politik yang perlu diraih oleh masyarakat sedang berkernbang dalarn perjalanannya ke arah modernisasi politik yaitu industrialisasi, rasionalisasi, sekularisasi, pragmatisme, liberalisasi, dan sebagainya; adalah buah karya ahli kemasyarakatan barat. Di dalam kehidupan politik, corak kehiclupan social tersebut diwujudkan dalam Unsur-Unsur demokrasi seperti clistribusi kekuasaan, pengawasan terhadap pemegang kekuasaafi, diferensiasi clan spesialisasi struktur serta fungsi politik, partisipasi polifik masyarakat luas, stabilitas politik dan 'perubahan politik dalam kesinambungan, untuk menyebut yang penting-penting saja.
Bagi negara-negara sedang berkembang tipe ideal tersebut diraih melalui alih nilai dan teknologi berupa pengetahuan dan keterarnpilan dan penghayatan kaum elite serta kelas menengah yang diperoleh berdasarkan pendidikan dan pengalarnan. Sekalipun peranan ekonomi adalah penting di dalam kerangka pikir modernisasi politik, namun hal itu dianggap sebagai sarana bagi proses penclidikan clan pengalaman. Ekonomi dilihat sebagai faktor penunjang bagi perkembangan modernisasi, bukan sebagai rnekanisme perubahan masyarakat dan politik ke arah modern. Pendidikan dan pengalarnan dianggap sebagai mekanisme perubahan politik ke arah modern tersebut. Dalarn menganalisis perkembangan politik, para peneliti modernisasi politik pada pokoknya memandang kehidupan politik yang menjadi objek studinya dalam suatu kerangka yangdinamakan sistem politik. Sesuai dengan kesatuan politik yang dipelajari, sistem tersebut dapat meliputi suatu negara dan dapat pula meliputi bangsa-bangsa, sehingga. dikenal sistem politik dalam batasan nasionalitas tertentu dan sistem politik dalam kawasan tertentu di dunia atau sistem politik internasional.
Suatu bentuk pengkajian sistern terwujud dalam analisis struktural-fungsional di mana setiap sistem politik dianggap tercliri dari struktur clan proses politik. Apabi1a struktur politik adalah kelompok atau organisasi politik yang dapat terdiri dari unsur organisasi negara ataupun organisasi masyarakat, maka proses politik adalah interaksi antarstruktur tersebut dalarn menjalankan fungsinya masing-masing. Berbagai fungsi sistern politik ialah masukan (input) Yang tercliri dari fungsi-fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik, art-ikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi politik; dan hasil (output) yang terdiri pula dari fungsi-fungsi pembuatan kebijaksanaan (rule),
pelaksanaan clan pengawasannya. Proses rnoclernisasi politik disorot-i melalui penyusLma.n struktur politik dengan fungsinya yang khusus dan tingkat kemampuan struktur tersebut melaksanakan fungsinya.
Dilatari oleh analisis sistem Almond dan Powell mengembangkan analisis perbancl-ingan pernbangunan politik. Mereka mengukur tingkat pembangunan antar sistem politik melalui kapasitas sistem politik dalam mengatur, mendistribusikan simbolis dan responsive kapasitas pengolahan sistem "politik; kemampuan pemeliharaan sistem tersebut dan kapasitas penyesuaian diri terhadap perubahan internal dan eksternal. Keelnpat bentuk kapasitas tersebut diarnati melalui pelaksanaan fungsi masing-masing struktur politik. Berdasarkan kepada perbandingan tingkat kapasitas itu, Almond dan Powell sampai kepada tipologi sistem politikyaitu primitif, tradisional, demokratik dan otoriter.
Tradisi modern-isasi politik tampak pula dalam analisis krisis tentang pembangunan politik. Leonard Binder dan kelornpoknya menulis suatu buku tentang ini. Untuk menangkap gejala pembangunan politik, Binder menghubungkan Lmsur modernisasi dengan krisis politik, sehingga dapat dibedakan berbagai bentuk krisis politik sesuai dengan unsur inodernisasi tersebut. Tiga unsure modernisasi yang ditetapkan Binder dalam analisisnya ialah sektor budaya yang diwakili oleh kesamaan (equality) sebagai hakikatnya, sektor ekonorni dengan kapasitasnya dan sektor kernasyarakata.n dengan ciri diferensiasinya. Dan 5 bentuk krisis politik ialah identitas, legitimasi, partisipasi, distribusi, serta penetrasi. Kelima bentuk krisis politik yang ada di dalam ketiga unsur modernisasi tersebut, dilihat sebagai tantangan terhadap sistem politik yang perlu diatasi. Keberhasilan sistern mengatasinya merupakan langkah pembangunan politik.
Dengan rnengkritik pandangan modernisasi politik yang dianggap tidak relevan dengan Negara-negara sedang berkembang, Huntington sampai kepada teori pelembagaan dan stabilitas politik sebagai unsur utama pembangunan politik. Sekalipun begitu, Huntington tidak terlepas dari tradisi berpikir modernisasi politik di mana kehidupan politik negara-negara berkernbang dijadikan model pembangnnan politik. Untuk itu, Hnmtington berhadapan dengan kenyataan yang justru memperlihatkan bahwa negara-negara sedang berkembang dalarn keadaan terpojok untuk bergo1ak. Selain itu, ide Huntington tentang pelembagaan dan stabilitas politik dapat membelokkan penabangunan politik ke arah yang berlawanan dengan demokrasi. Namun demikian, pemjldran‘ ini banyak rnewamai kebijaksanaan elite politik negara-negara tersebut. (Tahapan Tahapan Pembangunan Politik yang disunting oleh A. AmranTasai)