Sistem Pemerintahan Islam - Rene de Cartes pernah berkata; Negara yang tidak menjajah adalah bukan Negara. Pola pikir seperti inilah yang sekarang diadopsi habis-habisan oleh Negara-negara imperialis dan kolonialis seperti Amerika. Keunggulan teknologi dan militansi yang dimiliki membuat mereka, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, menjajah dan menjarah Negara lain. Amerika tidak cukup bodoh untuk melakukan penjajahan menggunakan metode lama dan sama seperti penjajahan mereka yang lalu-lalu. Maka mereka menggunakan penjajahan abad modern, penjajahan ekonomi dan hegemoni.
Hegemoni Menurut Antonio Gramschi adalah penjajahan alam bawah sadar. Kita tak sadar bahwa sedang dijajah. Tingkat yang lebih parah adalah, kita sadar sedang dijajah tapi kita menikmati penjajahan tersebut. Kita candu, padahal kita sedang dimatikan secara fisik dan pikir. Disaat yang bersamaan, imperialis menjajah kita secara ekonomi. Jika hegemoni berbicara ekspolitasi sumber daya manusia, penjajahan ekonomi adalah eksploitasi sumber daya alam kita. Mengeruk tambang, memproduksi secara besar-besaran, menentukan harga kemudian menjual sebanyak-banyaknya karena kita siap untuk mengomsumsi sebanyak-banyaknya pula.
Hegemoni ; Eksploitasi Sumber Daya Manusia
Imperialis kemudian mendirikan sekolah-sekolah sekular atau mengirim agen pada institusi nasional dan lembaga islam. Hal ini dilakukannya untuk meredam kebebasan berpikir kita sembari memasukkan sistem pemikiran mereka ke dalam pikiran dan kehidupan kita. Maka muncullah beberapa xenomania, mereka yang tergila-gila dengan budaya asing. Ketika kita tidak mengikuti budaya mereka, maka kita dianggap ketinggalan dan kuno. Mereka kemudian berkata, sistem islam itu tidak sempurna, gantilah dengan sistem kami. Padahal Anda yakini atau tidak, sistem islam itu sudah sempurna. Islamnya, bukan muslimnya.
Mengapa demikian? Karena kita kaum muslim hanya sibuk mementingkan ibadah ritual dan individual seperti shalat, dzikir, doa dan sebagainya. Bukan berarti shalat, dzikir dan doa tidak penting, mari kita tinggalkan. Bukan! Sungguh bukan begitu. Itu adalah logika yang keliru. Maksudnya adalah agama memberikan kita pedoman untuk melakukan ibadah individual dan sosial. Melakukan ibadah individual itu sangat baik, tapi jangan lupakan ibadah sosial seperti akhlak, ekonomi, hukum , politik dan pemerintahan.
Haruskah kita berkata, biarlah mereka menjajah kita, Tuhan akan menghukumnya di akhirat kelak. Dan kita akan masuk surga. Betapa itu merupakan pola pikir yang apatis dan individualistis. Bukankah penindasan adalah kerjasama yang apik antara penindas dan yang ditindas. Penindasan terjadi karena kita yang ditindas rela untuk ditindas oleh penindas. Kerelaan ditindas tersebut tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Itu sama saja dengan mendzalimi diri sendiri. Apalagi kita punya sumber daya untuk mencegah penindasan tersebut. Kapan kita bangun? Kapan kita sadar?
Sistem Pemerintahan Islam; Aturan Main yang Adil
Kemudian setelah kaum imperialis berkata, ulama jangan berpolitik, sebagian dari kita menggangukkan kepala dan setuju dengan mereka. Apakah Nabi hanya menyampaikan hukum Tuhan dan tidak menegakkannya? Apakah Nabi Saw. hanya pengajar hukum atau pendakwah dan tidak mengurusi pemerintahan? Kalau Anda berkata ya, tolong perluas referensi Anda. Sistem pemerintahan Islam meniscayakan keberadaan legistatif, yudikatif dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang berlandaskan keadilan.
Ketika Inggris melakukan pendudukan atas Iraq, seorang perwira Inggris bertanya; Apakah suara adzan yang sekarang saya dengar mempengaruhi politik Inggris? Jika tidak, biarkanlah mereka melakukannya sebanyak yang mereka inginkan. Marilah menuju kemenangan yang termaktub dalam lafazh adzan hanyalah kata yang kehilangan makna sebenarnya. Kita takkan pernah menang, jika bermain dengan cara yang tidak adil, cara mereka.
Kebutuhan akan Pemerintahan Islam
Keberadaan hukum Islam yang bersumber dari Al-qur’an dan hadits adalah sebuah legislasi. Dibutuhkan seorang pemimpin dalam hal ini eksekutif untuk mengeksekusi atau menjalankan hukum islam tersebut. Bukti bahwa islam meniscayakan adanya pemerintahan yaitu, pertama; Rasulullah Saw. turun langsung dalam mengeksekusi hukum islam seperti menjadi pemimpin pemerintahan, mendelegasikan pemerintahan pada gubernur di daerah-daerah, mengirim delegasi pada negeri asing, menjadi pemimpin militer dalam perang dan menjadi hakim bagi kasus hukum yang terjadi.
Kedua, sebelum wafat, Rasululullah Saw. menunjuk suksesi untuk melanjutkan pemerintahan Islam kepada seseorang yang pantas memimpin dan menjalankan hukum Islam ini. Tidak ada satu pun mahzab dalam Islam yang meragukan kebenaran akan tetap dibutuhkannya pemerintahan Islam pasca wafatnya Rasulullah Saw. Perdebatan mereka hanya pada siapa yang pantas menjadi pemimpin dalam mengeksekusi hukum Islam. Lalu, siapa pula yang berani berargumen bahwa Islam tidak memerlukan pemerintahan? Cukuplah kita melakukan pemerintahan ala Barat. Atau kalaupun Islam mempunyai konsep akan pemerintahan, itu hanya pada masa Rasulullah Saw. Ini jelas argumentasi yang membutuhkan kebodohan tertentu untuk dapat membenarkannya.
Pemimpin dalam Sistem Pemerintahan Islam
Pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam bukanlah seseorang yang haus harta dan tahta. Melainkan ia yang beretika mulia. Yang mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan keluarganya. Pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam tunduk pada konstitusi tertinggi yaitu kehendak Tuhan yang Maha Adil dan Maha Mengetahui. Sekalipun pemimpin yang dimaksud adalah Nabi Saw dan Imam dan para Khalifah. Syaratnya adalah ia berpengetahuan luas baik itu ilmu kepemimpinan dan ilmu-ilmu lainnya, khususnya hukum, dan adil dalam bertindak. Pengetahuannya membimbing ummat untuk mengetahui kebenaran dan keadilannya mengantarkan ummat untuk mencapai kebenaran tersebut.
Pemimpin yang berpengetahuan luas dan adil tersebut dapat saja berupa kepimpinan kolektif maupun perseorangan. Tergantung pada kebutuhan sosiologis setiap generasi dan wilayah tertentu. Berdasarkan hukum islam, kewenangan pemimpin tersebut sama dengan kewenangan Nabi, Imam dan Khilafah di masa lampau dalam hal mengatur pemerintahan. Karena kewenangan mengatur pemerintahan, bukanlah kemuliaan yang hakiki dalam Islam. Kewenangan mengatur pemerintahan hanyalah alat menuju kemuliaan spiritual, bukan kemuliaan itu sendiri. Absurd saja jika beberapa orang, apa lagi orang tersebut merasa pintar, bertengkar untuk memperebutkan tampuk pemerintahan. Karena orang-orang mulia seperti Nabi Saw. dan Imam as. tetap akan mulia tanpa mengatur pemerintahan sekalipun. Maksudnya, kewenangan mengatur pemerintahan dan kemuliaan spiritual bukanlah hubungan yang sama atau identik. Kewenangan mengatur pemerintahan dan cara-cara lainnya adalah beberapa jalan mencapai kemuliaan spiritual. Tapi, jika kita dipercaya dan memang pantas mengatur pemerintahan, laksanakanlah. Karena itu salah satu jalan mencapai kemuliaan.
Khalifah haruslah seseorang yang cerdas dan berlaku adil. Rekam jejak atas apa yang diketahui (cerdas) dan apa yang ia lakukan atas pengetahuannya (adil) menjadi syarat utama seorang khalifah. Pemimpin haruslah diangkat oleh pemimpin. Logika sederhananya, mustahil memberi tanpa memiliki. Pemimpin harus menunjuk suksesinya untuk melanjutkan kepemimpinan. Dibutuhkan tingkat humor yang tinggi jika kita membenarkan pemilihan pemimpin yang diangkat oleh pengikut. Karena seseorang dengan sendirinya mengikuti seseorang lainnya yang memiliki kepemimpinan lebih dari dirinya.
Hartono
