Sistem Sosial Masyarakat Malaysia - Malaysia merupakan salah satu negeri di Asia Tenggara yg mempunyai tingkat keberangaman etnis & kebudayaan yg pass tinggi. Yakni etnis melayu yg menduduki prosentasi warga yg paling tidak sedikit di Malaysia adalah jumlahnya 48,5%. Sesudah melayu masihlah ada sekian banyak etnis pribumi yg memiliki prosentase sejumlah 10,5%. Sejumlah 14,7% sisanya ialah warga bukan pribumi yakni etnis tionghoa & india . Sementara itu dalam agama, Islam ialah agama mayoritas etnis melayu yg pula mayoritas agama di Malaysia memiliki prosentase 53%. Sisanya ialah Budha 29%, Hindu 9%, serta agama lain sebagaimana Kristen, tao, konfusius jumlahnya 9%.
Lewat etnisitas tersebut, Pemerintah Malaysia membagi etnis tersebut berdasarkan etnis bumi putra atau pribumi & etnis non-pribumi. Pembagian tersebut memasukkan Melayu serta sekian banyak etnis mungil lain sama seperti Iban, Kadazan, Melanou, Bidayuh dan seterusnya jadi etnis pribumi. Sementara itu etnis tionghoa serta india ialah etnis non-pribumi. Pembagian ini didasarkan terhadap argumen historis di mana etnis melayu sudah tinggal di Malaysia sejak era pra-sejarah.
Label etnis pribumi ini terkecuali sekadar label, tetapi berarti pemberian hak spesial pada etnis pribumi dari etnis non-pribumi. Terhadap awalnya, pelabelan ini dilakukan oleh Inggris kepada era kolonialisme. Terdapat dua ambisi Inggris lakukan pelabelan itu merupakan : mula-mula, pelabelan tersebut memudahkan proses kolonialisasi di Malaysia. Ke-2, pelabelan yg tercantum dalam kesepakatan bargaining ini dipakai sbg aturan bermain dalam kehidupan baik dalam gerakan politik, sosial serta ekonomi. Aturan main-main tersebut diliat butuh oleh pemerintah Inggris menanggapi masalah yg timbul antara etnis pribumi serta etnis non-pribumi khususnya tionghoa.
Persengketaan etnis pribumi & etnis tionghoa sudah berlangsung kepada disaat Malaysia belum meraih kemerdekaannya sampai waktu ini. Warga melayu memandang warga tionghoa juga sebagai orang yg agresif, serta tdk memanfaatkan moral dalam berbisnis serta berdagangan. Sementara itu etnis tionghoa menonton etnis melayu yang merupakan sekumpulan orang yg pemalas, senang berkhayal serta tak mempunyai motivasi dalam bekerja. Friksi-friksi inilah yg acap kali memunculkan konflik diantara ke-2 etnis ini. Oleh dikarenakan itu, terdapat seperangkat aturan main-main yg mesti dipatuhi oleh etnis di Malaysia.
tidak cuma persengketaan antar etnis yg berjalan di Malaysia, tapi pula susahnya bagi masing-masing etnis buat membaur satu sama lain. Etnis di Malaysia memiliki kecenderungan utk hidup berkelompok serasi bersama etnisitasnya. Kepada hasilnya terciptalah pembagian daerah-daerah pas bersama etnisitasnya. Juga Sebagai sampel yakni Kampung Melayu, juga sebagai ruang tinggal etnis melayu. Di sini etnis melayu tergabung dalam satu satuan politik, satu satuan ekonomi, satu satuan genealogi & keagamaan . Kecenderungan utk memisahkan diri ini pasti saja meneror integrasi Malaysia & aturan main-main tersebut dalah sarana buat mengatur pertalian antar etnis supaya enggak berjalan konflik.
Terhadap awalnya aturan bermain ini tak tercatat tetapi terhadap thn 1957 waktu Malaysia merdeka dari Inggris, aturan main-main ini dengan cara eksplisit tercantum dalam konstitusi Malaysia . Pencantuman aturan bermain ini dalam konstitusi yg dinamakan social contract dengan cara tdk cepat mengakui serta menjamin hak-hak kusus yg dipunyai oleh etnis melayu . Dalam social contract tersebut dijelaskan bahwa etnis pribumi merupakan etnis melayu, bahasa melayu merupakan bahasa nasional & agama mereka jadi agama nasional. Konstitusi pun dengan cara eksplisit memberikan grants terhadap etnis bumi putra hak-hak atas tanah, kuota dalam pemerintahaan, pendidikan publik dan seterusnya. Sementara itu, etnis non pribumi sama seperti tionghoa dikasih peluang utk mengembangkan bidang perekonomian. Etnis non pribumi pun mendapat hak dengan cara automatic jadi penduduk negeri Malaysia dikala beliau dilahirkan.
Meski begitu kala ini prosentasi pemberian hak kusus pada etnis melayu udah sedikit menyusut dikarenakan adanya insiden 13 May. Insiden ini dipicu dgn besar nya hak-hak kusus yg dipunyai oleh etnis melayu. Buat meredam serta mengakhiri konflik ini, pemerintah ‘mendiskon’ hak husus yg dipunyai oleh etnis melayu dgn memberikan bidang perekonomian sebagaimana real estate utk dikembangkan oleh etnis non pribumi. Meski sudah sekian banyak hak kusus udah dikurangi oleh pemerintah, tapi etnis ini tetap mendominasi Malaysia. Bagian pemerintahan ialah salah satu sampel penting gimana etnis ini mendominasi Malaysia.
